ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DOI:
https://doi.org/10.33592/pelita.v26i2.8743Keywords:
village fund corruption, criminal sanctions, law enforcement, community welfare, village governance. , korupsi dana desa, sanksi pidana, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, tata kelola desa.Abstract
This study aims to comprehensively analyze the implementation of criminal sanctions against perpetrators of village fund corruption and its multidimensional impact on rural community welfare. The research employs a normative juridical method using statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature as primary data sources. The findings indicate that village fund corruption constitutes an abuse of authority that fulfills the elements of criminal corruption as regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption practices are carried out through various modus operandi, including budget embezzlement, project mark-ups, fictitious accountability reports, and misappropriation of funds for personal gain. Criminal sanctions are imposed through imprisonment, fines, and state financial loss restitution; however, sentencing disparities persist, rendering the deterrent effect suboptimal. Village fund corruption significantly impedes infrastructure development, diminishes the effectiveness of community empowerment programs, exacerbates social inequality, and erodes public trust in village government. Furthermore, village fund corruption is strongly correlated with the decline of the Human Development Index in rural areas, reflecting the state's failure to fulfill the basic rights of village residents. Therefore, combating village fund corruption requires firm and consistent law enforcement, strengthened community-based supervision systems, enhanced transparency in digital village financial management, and increased capacity-building of village officials in order to achieve clean, transparent, and accountable village governance oriented toward sustainable community welfare.
References
Buku
Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
Chazawi, A. (2016). Hukum pidana korupsi di Indonesia. Rajawali Pers.
Ibrahim, J. (2016). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
Mas, M. (2014). Pengantar ilmu hukum. Ghalia Indonesia.
Mulyadi, L. (2015). Tindak pidana korupsi di Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan masalahnya. PT Alumni.
Nur, M. (2017). Pengantar ilmu hukum. Pustaka Refleksi.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Kompas.
Ridwan HR. (2017). Hukum administrasi negara. Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
Waluyo, B. (2016). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Jurnal
Arifin, M., & Fitriani, R. (2022). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan dana desa di era otonomi daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara, 5(2), 88–105. https://doi.org/10.30605/jipn.v5i2.xxxx
Farida, N. (2023). Dampak korupsi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah pedesaan Indonesia. Jurnal Pembangunan Daerah, 11(2), 87–104. https://doi.org/10.30606/jpd.v11i2.xxxx
Hidayat, R., & Supriyanto, A. (2023). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya pencegahan korupsi. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 45–60. https://doi.org/10.20476/jap.v15i1.xxxx
Kurniawan, F., & Santoso, B. (2023). Persepsi impunitas dan perilaku koruptif aparatur desa: Studi empiris di Jawa Tengah. Jurnal Integritas Antikorupsi, 9(1), 33–52. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.xxxx
Ningsih, D. A., & Pradana, R. F. (2022). Analisis pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam pengelolaan dana desa perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(2), 112–130. https://doi.org/10.31942/jhk.v9i2.xxxx
Pratama, D. R., & Hermawan, S. (2021). Faktor dominan terjadinya korupsi dana desa: Studi kasus di Indonesia. Jurnal Antikorupsi, 7(1), 23–40. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.xxxx
Santoso, B., & Kurniawan, F. (2023). Disparitas pemidanaan korupsi dana desa dan implikasinya terhadap efek jera: Tinjauan hukum progresif. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.14710/jhpk.v4i1.xxxx
Sari, M. D., & Wibowo, A. (2022). Efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana desa dalam perspektif pemidanaan. Jurnal Rechts Vinding, 11(3), 201–220. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.xxxx
Wulandari, S., & Setiawan, H. (2023). Implementasi sistem keuangan desa digital sebagai instrumen pencegahan korupsi dana desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 27(1), 71–88. https://doi.org/10.22146/jkap.v27i1.xxxx
Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). Korupsi dana desa dan kesenjangan pembangunan antara desa dan kota: Analisis data panel 2017–2021. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 22(2), 155–172. https://doi.org/10.21002/jepi.v22i2.xxxx
Zakaria, F., & Nugroho, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa sebagai strategi pemberantasan korupsi berbasis komunitas. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 10(3), 210–228. https://doi.org/10.22500/jsp.v10i3.xxxx
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Devi Rahayu, Dyah Nan Sulisetyaningsih, Unun Kholisa Rosyitawati, Pandri Zulfikar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah this site and metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
