Inovasi Terkini dalam Penelusuran dan Pemulihan hunian negara
DOI:
https://doi.org/10.33592/pelita.v25i1.4856Keywords:
Penelusuran aset negara, inovasi, korupsi , State asset tracking, strategy, corruptionAbstract
The search for and recovery of country assets in the form of Country Residences by Higher Education institutions has become an interesting phenomenon in Indonesia and has become an open secret that has resulted in no profitable resolution for these institutions. In its development, State Houses are closely related to the increasing number of citizens who use State Houses for reasons other than their function, for example for business activities and carry over of rights. This article aims to answer the current strategy in tracing and recovering country assets in the form of Seat of government, answering questions about how to overcome non-transparency, legal problems and corruption related to state assets. This article uses a case approach and a literature study approach. The results of the research are recommendations for the latest inovasies such as routine audits, strengthening laws, strengthening databases, establishing a special task unit tasked with bringing order to the State House and eradicating corruption. The conclusion of this article is a strategy to grow the productiveness and cost efficiency of the use countryassets so that it ultimately benefits the people and economy of Indonesia.
References
Books
Duha, T, “Perilaku organisasi” (2018). Yogyakarta: Deepublish
Effendi, Jonaedi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris” (2018). Jakarta: Prenadamedia.
Kuncoro, Wahyu N. M, “97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti” (2015), Jakarta: Raih Asa Sukses
Journals
Bikan, P. “Peralihan Hak Atas Tanah bagi Pegawai Negeri yang Ingin Memiliki Rumah Dinas dari Pemerintah”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(2), 412–436, 2017.
Kharisma, Muhammad. “Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Pemanfaatan hunian negara Selain Sebagai Tempat Tinggal di Indonesia”. Novum Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 3, 7 September 2020.
Kurniati, Nia, “Pengalihan Hak hunian pemerintah Kepada Pegawai Negeri Dalam Penerapan Hukum Sewa Beli.” Jurnal Bina Mulia Hukum 2(2):1–11, 2018.
Masfita, Hetriza, “Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian hunian negara Golongan II Setelah pegawai negeri Pensiun”. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Volume 18 Nomor 2, 1 Desember 2018. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i2.176
Maharani, Rahma Eka, “Status Kepemilikan Aset Negara Rumah Dinas yang Ditempati oleh Keturunan Karyawan PT. Kereta Api Indonesia”. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Volume 12 Nomor 3, Maret 2023. pISSN 2089-7146 - eISSN 2615-5567
Laws
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368).
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802)
Republik Indonesia UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UUPTK
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Febrin Eka Rosanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Pelita : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah this site and metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
