Lex Veritatis

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN UPAYA HUKUM BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Siti Alfia Zahra — 2024-11-29

Aborsi merupakan isu kontroversial yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, moral, dan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aborsi diatur dalam Pasal 299 hingga Pasal 304 yang secara umum melarang tindakan aborsi dengan ancaman pidana bagi pelaku dan pihak yang terlibat. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan pengecualian tertentu yang mengizinkan aborsi dalam kondisi-kondisi khusus, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian dan potensi konflik antara ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, terutama terkait definisi, syarat, dan prosedur pelaksanaan aborsi.

ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI KESAMAAN PADA POKOKNYA DALAM PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK (STUDI KASUS MS. GLOW VS PS. GLOW)

Desi Krisnawati — 2024-11-29

Kesamaan pada pokoknya terhadap merek dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran terhadap merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat hukum dan Perlindungan atas merek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang terindikasi memiliki kesamaan pada pokoknya pada kasus MS GLOW dan PS GLOW. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian adanya kasus tersebut menimbulkan akibat hukum ketidakadilan bagi banyak pihak seperti pemilik merek; konsumen; dan masyarakat; dan membuat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Hukum dan HAM. Perlindungan atas merek yang terjadi yaitu mendapatkan hasil ganti rugi atas pelanggaran merek yang dilakukan; dan pembatalan terhadap pendaftaran merek yang melakukan pelanggaran.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WASIAT DAN WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ezra Farrel Praditya — 2024-11-29

Penelitian ini mengkaji regulasi wasiat dan waris dalam hukum Islam di Indonesia dengan fokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan komparatif. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan KHI, serta bahan sekunder dari buku dan artikel terkait. Analisis dilakukan untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan membandingkan pandangan ulama mengenai wasiat. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan interpretasi mengenai batas usia pewasiat dan jumlah maksimal wasiat, serta tantangan dalam penerapan hukum wasiat di Indonesia. Kesimpulan menegaskan pentingnya dokumentasi wasiat yang jelas untuk mencegah sengketa dan memastikan keadilan dalam pembagian harta sesuai prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan nasional.

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI SURAT DAKWAAN YANG DISUSUN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU (Studi Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN TNG Jo. Putusan Nomor: 264 K/Pid/2023)

Akhmad Khalid — 2024-11-29

Dalam hal penuntut umum bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Pada penelitian ini penulis menemukan putusan nomor:362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264 K/Pid/2023 dalam putusan ini penulis menemukan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang keliru dalam merumuskan bunyi pasalnya pada dakwaan kesatu atau kedua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Metode yang dikemukakan oleh Peter Mahmud yang menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pada putusan Nomor: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264K/Pid/2023 terdapat kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan. Saran kepada Jaksa penuntut umum lebih cermat kembali dalam merumuskan surat dakwaan dan untuk hakim harus lebih dalam menerapkan ketentuan undang-undang yang ada.

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Penyusunan.

STUDI KRITIS PENGGUNAAN CHEMICAL WEAPONS DALAM PERANG ISRAEL DAN PALESTINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Lidya Inayah Djuliati — 2024-11-29

Abstract

This study aims to find out how the rules of the international convention regarding the prohibition of the use of chemical weapons in armed conflict, and how to enforce international legal sanctions policies against countries that use chemical weapons in armed conflict. This study uses a normative legal research method that examines through an approach using a literature study method. The results of the research obtained show that the use of chemical weapons is strictly prohibited which is implemented with a series of international conventions and agreements. Israel's actions can be prosecuted legally in accordance with the provisions contained in the 1998 Rome Statute, namely the criminal liability of commanders and individuals with a maximum prison sentence of 30 years or life imprisonment if justified by the crime and personal circumstances of the person being punished.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT YANG TERBIT ATAS DASAR CACAT ADMINISTRASI

rahma — 2024-11-29

Abstrak

Pokok Permasalahan dalam kasus ini adalah mengenai bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik objek hak atas tanah yang belum bersertifikat yang terbit atas dasar cacat administrasi saat pendaftaran tanah dan bagaimanakah pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional atas kerugian pemilik hak atas tanah. Tipe penelitian ini yuridis normatif, sifatnya deskriptif analis sehingga data yang diperoleh di analisis secara kualitatif agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik objek hak atas tanah yang belum bersertifikat yang terbit atas dasar cacat administrasi saat pendaftaran tanah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat lain di objek tersebut yaitu dalam penelitian ini secara refresif di perlukan Upaya hukum yaitu melalui peradilan. Pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional atas kerugian pemilik hak atas tanah, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas sertifikat yang telah terbit di dalam peradilan dan di luar peradilan. Badan Pertanahan Nasional memfasilitasi semua pemilik objek tanah untuk mengajukan permasalahan tersebut melalui jalur konfirmasi, mediasi ataupun jalur peradilan.

Kata Kunci : Hukum Agraria; Pendaftaran Tanah; Hak Atas Tanah

OPTIMALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL SEBAGAI WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA DIGITAL

Rara Puspita Sasta Yuliandini — 2024-11-29

This study will investigate public participation in the drafting of laws and regulations. This paper used normative legal methods, statutory approaches, and historical approaches. Despite the fact that Government Regulation Number 12 of 2011, Article 96 concerning the Formation of Legislation mandates the freedom of the community to express their aspiration, it has not been able to function optimally, as determined by the findings of this study. Furthermore, the authority of the DPR and the President restricts the formation of legislative regulations, necessitating optimization so that the public can express their desires. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN), which formerly had access only to legal documents, is expected to play a role in encouraging the public's participation in expressing their aspirations.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI PALSU (DEEPFAKE PORN) BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA

Rizgita Nurul Fauzyah — 2024-11-29

Teknologi deepfake digunakan untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam bentuk video dengan tingkat keaslian gambar yang tinggi yaitu meniru objek visual yang nyata. Adanya teknologi tersebut menjadi suatu ancaman baru bagi para pengguna media sosial, karena penggunaan teknologi deepfake lebih banyak digunakan untuk menyebarkan konten pornografi yang dikenal dengan istilah deepfake porn. Maka dari itu, Kejahatan pada teknologi deepfake ini menciptakan tantangan serius bagi negara dalam konteks perlindungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifat penelitiannya bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data yang digunakan yakni berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang didapatkan oleh korban tindak pidana video pornografi palsu (deepfake porn) berbasis artificial intelligence (AI) diantaranya yakni Perlindungan hukum preventif dan represif, restitusi, kompensasi, dan konseling. Adanya urgensi diciptakannya regulasi khusus terkait artificial inteligence (AI) di Indonesia yang isinya mencakup klasifikasi artificial inteligence (AI) dalam beberapa tingkat resiko dan pasal-pasal mengenai penyalahgunaan artificial inteligence (AI).

TINJAUAN YURIDIS ATAS FAKTOR PENYEBAB PENOLAKAN ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK (STUDI DI KOTA GORONTALO)

Sanri J. Dotutinggi — 2024-11-29

Penelitian ini diperuntuhkan untuk menganalisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya penolakan isbat nikah di Kota Gorontalo dan Akibat hukum terhadap pemenuhan hak istri dan anak. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Hasil penelitian menunjukan faktor yang mempengaruhi penolakan isbat nikah dikota Gorontalo karena pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan pemohon atau saksi tidak hadir saat Persidangan adapun akibat hukum dari penolakan isbat menunjukan hak anak yang tidak terpenuhi setelah isbat nikah di tolak yaitu hak atas warisan anak hanya akan memperoleh hak atas warisan melalui nasab ibunya dan hak istri untuk mendapatkan warisan saat suami meninggal menjadi tidak terpenuhi serta istri tidak berhak menuntut pembagian harta gono gini.

Keywords: Analisis Hukum, Penolakan Isbat Nikah, Akibat Hukum Terhadap Istri dan Anak

ANALISIS YURIDIS PENYERAHAN IJAZAH SEBAGAI JAMINAN DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA

Vanda Salsabila Putri Efendi — 2024-11-29

Penahanan ijazah dapat dianggap sebagai tindakan penyanderaan karyawan yang dilakukan oleh pengusaha. Ini dapat membuat karyawan merasa terjebak untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pengusaha tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Perjanjian kerja menjadi penting sebagai langkah perlindungan bagi pekerja dari diskriminasi, di mana hak dan tanggung jawab pekerja dan pengusaha dijelaskan secara rinci dalam perjanjian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang penahanan ijazah dalam hubungan kerja dan menganalisis ijazah termasuk benda yang dapat dijaminkan dalam hubungan kerja. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normative. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Analisis data digunakan secara kualitatif yaitu melakukan proses di mana data dideskripsikan atau digambarkan, lalu dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pandangan para ahli hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja. Ketiadaan ketentuan yang jelas ini menimbulkan perdebatan dan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Praktik penahanan ijazah ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengikat karyawan, yang sebenarnya dapat melanggar hak asasi manusia pekerja, namun Provinis Jawa Timur yang telah memberlakukan peraturan larangan penahanan ijazah dalam pasal 48 Pasal 42 Perda Jawa Timur No 8/2016. Kemudian Secara umum, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur ijazah sebagai benda yang dapat dijaminkan dalam hubungan kerja. Ijazah lebih sebagai bukti kualifikasi akademis, dan statusnya sebagai jaminan masih menjadi subjek debat yang memerlukan interpretasi hukum lebih lanjut untuk melindungi hak-hak pekerja